ACEH TIMUR, Media Panglima – Sekretaris Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Raja, mendesak agar polemik mengenai kedudukan perempuan sebagai hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah diluruskan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan dalil agama serta ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Raja, Aceh sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan Serambi Makkah memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut hukum Islam harus dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan kebingungan dan perdebatan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Raja menegaskan, perdebatan mengenai perempuan sebagai hakim tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan imam salat atau muazin. Masing-masing memiliki konteks hukum dan pembahasan fikih yang berbeda, sehingga membutuhkan kajian mendalam dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta peraturan perundang-undangan.
"Jangan biarkan persoalan agama menjadi perdebatan tanpa ujung. Jika ada yang mempertanyakan kedudukan hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah, jawablah dengan argumentasi yang jelas, dalil yang dapat diperiksa, dan dasar hukum yang terbuka," tegas Raja, Kamis (29/10/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58. Menurutnya, prinsip keadilan, amanah, dan kepastian hukum harus menjadi landasan dalam menyikapi setiap persoalan di lingkungan peradilan syariah.
Sebagai bagian dari masyarakat pers, Raja mendorong dialog terbuka yang melibatkan ulama, ahli fikih, akademisi hukum Islam, serta pihak berwenang di Mahkamah Syar'iyah.
"Syariat Islam harus dihormati, keadilan harus ditegakkan, dan setiap persoalan harus dijawab dengan ilmu. Jangan sampai syariat Islam dijadikan alat politik, tetapi mari kita jaga marwahnya melalui penjelasan yang bertanggung jawab," pungkasnya. (SR)
