TULANG BAWANG, Media Panglima – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tulang Bawang secara resmi menetapkan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda) berinisial NVM (48) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan minyak bersubsidi dan dana penyertaan modal.
Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulang Bawang, Rolando Ritonga, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dimas Sany, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Adimas, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
Kronologi dan Alat Bukti
Penetapan tersangka terhadap NVM dilakukan setelah tim penyidik Pidsus memperoleh alat bukti yang cukup dari serangkaian proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/L.8.18/Fd.1/01/2026 tanggal 13 Januari 2026. Penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan dalam tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di unit usaha SPBU serta pengelolaan penyertaan modal pada PT Tulang Bawang Jaya (Perseroda).
Berdasarkan hasil penghitungan dan audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim auditor, perbuatan tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah mencapai kurang lebih Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Penahanan Tersangka
Untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut serta mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka NVM selama 20 (dua puluh) hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 November 2026 hingga 1 Desember 2026.
Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
Pasal yang Disangkakan
Atas perbuatannya, tersangka NVM disangkakan melanggar:
- Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidiair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan penyidikan guna mendalami keterlibatan pihak-pihak lain. (Red)
