JAKARTA, Media Panglima — Kortastipidkor Polri menyita 44 aset dengan nilai total mencapai Rp286,27 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012-2016.
Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang pada sejumlah aset di beberapa daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum berlangsung.
Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Yusuf menjelaskan aset yang disita tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan Sumatera Selatan.
Di Sumatera Selatan, terdapat 38 objek aset dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai sekitar Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai sekitar Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai sekitar Rp13,25 miliar.
Sementara itu, aset lainnya berada di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Kota Tangerang, dan Depok.
"Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum," ujarnya.
Yusuf kemudian menjelaskan, perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology. Dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut, penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar AS.
Selanjutnya, LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang telah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Technology, sehingga seolah-olah masih berjalan lancar.
"PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap," kata Yusuf.
Dalam penyidikan, polisi juga menduga dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan pencairan pembiayaan tidak diperiksa secara cermat. Pada akhirnya, PT Maxima Inti Finance tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial FH, Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011-2018; NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012-2018; DSD, Kepala Divisi Pembiayaan; IS, Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013-2016; AS, Direktur Pelaksana IV LPEI; serta DM, Direktur Utama PT Maxima Inti Finance periode 2014-2022.
Penyitaan 44 aset tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengamankan barang yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pembiayaan LPEI. Proses hukum terhadap para tersangka dan penelusuran aset terkait perkara masih terus dilakukan. (Red)
