MP Tanggamus - Sejumlah oknum Kepala Pekon di Pulau Tabuan Kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus,di duga dalam melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana desa tidak transparan. Sabtu (17/5/2025)
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ormas LMPI MAC Cukuh Balak Zainuddin saat bertemu dengan Sekjen Inspektorat Kabupaten Tanggamus Gustam Apriansyah di ruang kerjanya.
Menurut Zainuddin, saat ia dan jajarannya mengunjungi Pulau Tabuan beberapa hari yang lalu, pihaknya banyak menemukan sejumlah kejanggalan didalam pembangunan yang menggunakan dana desa pada tiap tiap tahunnya.
"Contohnya seperti program ketahanan pangan, pagu yang dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan," ujar Zainuddin.
Zainuddin juga mengungkapkan selain ketidak jelasan dalam pembangunan, pihaknya juga menerima keluhan dari BHP dan para kader yang ada di beberapa Pekon di Pulau Tabuan bahwa insentif mereka tidak ada kejelasan.
"Banyak sekali laporan-laporan bahwa hak mereka tidak diberikan, dengan alasan yang tidak jelas, ini juga perlu di kroscek oleh pihak inspektorat dan kejaksaan," ungkap Zainuddin didepan Sekjen Inspektorat.
Penyebab dari banyaknya persoalan yang ada di pulau tabuan, Zainuddin juga menyebutkan bahwa sebagai Kepala Pekon yang ada di Pulau Tabuan diduga mempunyai gaya hidup yang konsumtif sehingga dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat lokal, dijadikan sebagai kebutuhan untuk kepentingan pribadi.
"Karena mereka banyak kebutuhan dengan gaya hidup, maka para kepala pekon tersebut terjebak dengan istilah dana talang dan mencari pinjaman kepada pihak ketiga," ujar Zainuddin.
Kemudian Zainuddin juga meminta kepada pihak Kecamatan, Inspektorat, PMD serta pihak penegak hukum agar segera melakukan evaluasi terhadap pekon-pekon yang ada di pulau tabuan.
"Saya harap dinas terkait segera turun kelapangan, karena banyak realisasi dana desa yang tidak jelas peruntukannya," sambungnya.
Banyaknya persoalan yang ada di pulau tabuan, Zainuddin juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim investigasi untuk mencari kebenaran yang disampaikan oleh masyarakat setempat.
"Kami sebagai ormas LMPI yang bekerjasama dengan awak media akan melakukan kroscek di lapangan dan dalam hal ini kami juga akan mengawal setiap persoalan yang kami temukan sampai tuntas," cetusnya.
Pada penjelasannya yang terakhir, Zainuddin menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah bidang pengawasan pada setiap pekon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran.
"Kami akan terus meningkatkan pengawasan dalam setiap kebijakan yang dilakukan kepala pekon, bila perlu kita kuliti satu persatu oknum kepala pekon yang nakal," tegasnya.
Gaya hidup konsumtif seorang kepala pekon/desa seringkali mendorong yang bersangkutan untuk mencari pinjaman uang kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tentang pengelolaan dana desa tersebut.
Fenomena ini butuh perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar kedepannya dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak disalahgunakan oleh para oknum kepala pekon/desa. (Obi/tim)
