MP Tubaba - Banyak yang tergiur dengan harapan untuk menjadi Anggota Legislatif, ada pula yang hendak mencoba keberuntungan, dan tak jarang pula yang siap meninggalkan jabatan abdi negara untuk Nyalon Legislatif (Nyaleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024.
Namun, apapun alasannya terkhusus bagi warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai perangkat desa seperti Kepala Desa, Aparatur Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib mengundurkan diri (Bukan Cuti) dari jabatannya jika mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).
Sofyan Nur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengultimatum Perangkat Desa (Tiyuh) yang telah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Hal ini dikatakan oleh Sofyan Nur, lantaran pada pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif terdapat Nama Perangkat Desa yang masuk dalam pengumuman.
"Diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,"ujar Sofyan Nur via WhatsApp pada Sabtu (20/8/2023) kemarin.
Diterangkan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
Diketahui, terdapat nama perangkat desa yang masuk dalam DCS Legislatif Kabupaten Tubaba. Dari informasi yang beredar, Perangkat Desa tersebut masih aktif pada jabatannya. (*).
