MP Jakarta -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Wa Laoli melaporkan HR, oknum PNS BKD kota Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya yang diduga telah menipu 18 calon KKI atau PJLP dengan nilai diatas 1 Miliar rupiah.
Laoli didampingi Advokat Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Julianta Sembiring melaporkan HR terkait adanya dugaan kuat penipuan dan penggelapan seperti yang tertuang di dalam bukti LP dengan Nomor STTLP/B/3169/VI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juni 2023 lalu.
“Benar kami telah melaporkan oknum PNS BKD Walikota Jakarta Selatan, Sdri HR atas dugaan tindakpidana Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. “Kata Julianta melalui keterangan Pers nya di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Julianta mengatakan bahwa kliennya WS Laoli telah dicemarkan nama baiknya atas tuduhan pemerasan yang telah dilaporkan HR ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2023 lalu.
“Laporan kepolisian yang dibuat HR di Polres Metro Jakarta Selatan terhadap WS Laoli tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan kami pastikan tidak adanya unsur pidana pemerasan, karena secara fakta hukum dan bukti – bukti yang ada pelapor telah mengarang peristiwa yang sebenarnya dilakukan oleh pelapor itu sendiri, namun disini pelapor menuding klien kami WS Laoli atas tuduhan pemerasan. “Jelas Julianta.
Dia merinci tuduhan pemerasan yang dilaporkan HR terkait peristiwa pengembalian uang sebesar Rp 40 jt dari HR ke WS Laoli. Uang tersebut dikatakan Julianta adalah uang milik Rachman Ardyanto yang sebelumnya dijanjikan masuk Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dishub Provinsi DKI Jakarta.
“Klien kami WS Laoli pada tanggal 15 September 2021 telah mentransfer uang sebesar 40 jt ke HR sesuai apa yang dimintanya jika ingin masuk kerja sebagai PJLP di Dishub DKI Jakarta. Sebenarnya yang diminta Hariyati 50 jt, namun yang 10 jt nya lagi klien kami bilang setelah SK turun baru diserahkan lagi sisanya yang 10 jt itu. “Ulas Julianta.
Sementara Laoli ketika ditemui wartawan di kantor Dishub DKI Jakarta pada 29 Juni 2023 lalu menyebut HR telah melakukan banyak kebohongan dan membuat laporan palsu terhadap dirinya.
“Saya katakan bahwa HR adalah oknum PNS yang sangat merusak citra Pemerintahan Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan. Dia telah banyak memberikan janji – janji kepada 18 orang calon KKI atau PJLP termasuk 3 CPNS dengan angka variasi masing – masing diatas Rp 40 jt. “Ucap Laoli.
Bahkan Laoli menyebut tuduhan yang dilakukan HR terhadap dirinya dan adik kandungnya Sadarman Laoli sangat tidak mendasar dan mengada – ngada.
“Kejadian pengembalian uang sebesar 40 jt di Soto Kudus yang beralamat di Jalan Tebet Raya, No.10 RT 001/02 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet Jaksel pada tanggal 7 Maret 2023 dibilangnya saya bersama adik saya memeras HR. Saya tegaskan itu tidak benar. “Ungkapnya.
Laoli menjelaskan, uang 40 jt itu adalah uang yang pada tanggal 15 September 2021 lalu adalah uang permintaan dari HR sebagai syarat memasukan orang menjadi KKI atau PJLP.
“Wajarkan jika uang itu saya minta kembali, karena yang transfer bulan September 2021 lalu itu kan saya. Buktinya ada kok, bahkan ada saksi Eka Kurniawan dan Mayang pada saat HR mengembalikan uang itu. Kok malah saya dilaporkan ke Polres Metro Jaksel atas tuduhan pemerasan. Lucu saja kok penyidik bisa ya menerima laporan HR yang tidak memenuhi cukup bukti. “Rinci Laoli.
Terkait hal itu, Laoli juga membantah laporan HR ke Polres Metro Jaksel terhadap Sadarman Laoli. Dia menegaskan bahwa Sadarman yang merupakan adik kandung WS Laoli tidak pernah ada di lokasi Soto Kudus Tebet Barat Jaksel seperti yang dituduhkan Hariyati.
“Perlu dibuktikan itu kalau Sadarman Laoli tidak pernah ada di Soto Kudus Tebet Barat pada tanggal 7 Maret 2023. Jadi saya meminta penyidik Polres Metro Jaksel yang menerima serta menangani perkara ini harus memahami betul peristiwa yang terjadi dan segera meng SP3 kan laporan HR terhadap diri saya serta adik kandung saya Sadarman Laoli. “Pinta WS Laoli.
Terpisah, ketika dikonfirmasi pada tanggal 30 Juni 2023 oleh wartawan melalui pesan whatsapp pribadi HR yang diketahui bekerja sebagai PNS BKD Walikota Jaksel tidak merespon sama sekali. Bahkan HR telah memblockir pesan whatsapp pribadinya. (Agy Umbara)
