MP Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat meminta anggaran lelang jabatan sekertaris daerah segera dianggarkan menggingat jabatan Pelaksana Tugas Sekda akan segera Habis dan mempunyai Sekda defenitif..
Usulan tersebut diungkapkan Badan anggaran (Banggar) DPRD Pesisir Barat Rohan Efendi kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dalam paripurna pembahasan anggaran tahun 2023 di ruang rapat DPRD Pesisir Barat. Kamis sore (20/10/2022).
Ada beberapa Item yang harus dimasukan di RKA Salah satunya biaya pelelangan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) semestinya harus dianggarkan.
Dalam waktu dekat jabatan sekda akan segera habis, ditahun 2022 kemaren sudah pernah dianggarkan tapi anggaran dipindahkan di Diklat P3K kurang lebih pagunya 200 - 300 jt.
"Menyangkut layanan publik, karena nanti akan ada dampak - dampak yang akan timbul jika tidak dianggarkan untuk lelang sekda".
Selain itu rohan juga meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menjelaskan secara detail dampak yang akan timbul jika menunda - menunda dan tidak kita anggarkan lelang sekda.
Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sri Agustini, SKM, M.Kes Mengatakan didalam Peraturan Presiden No 3 tahun 2018 tentang penggangkatan sekertaris daerah.
Apabila Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak bisa mengisinya itu bisa di tunjuk langsung oleh provinsi (Gubernur) untuk menjadi sekda kabupaten pesisir barat.
Selain itu Kepala Badan BKPSDM Berharap jangan sampai hal itu terjadi, kalau bisa sekda pesisir barat memang dari pejabat yang ada di pesisir barat.
"Jadi jangan sampai rumah (Kabupaten Pesisir Barat) kita dicampuri dari Provinsi, Jadi sebaiknya memang dianggarkan untuk lelang sekda" Ucapnya Jum'at, (21/10/2022).
Sementara itu Wakil ketua ll DPRD setempat Ali Yudiem berharap agar Pemkab setempat segera menunjuk Sekda Definitif, dengan adanya Sekda definitif menurutnya mudah-mudahan akan merubah tatanan administrasi ataupun kinerja dari pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, karena menurutnya jangan sampai Sekda saat ini pensiun dalam status Plt Sekda.
"Kemudian jangan sampai di angkat lagi Sekda yang baru dengan status Plt juga, sehingga harapan kita komponen terkait khususnya kepala daerah bisa merespon apa yang sudah menjadi aspirasi dari pada masyarakat, masukan dari teman-teman yang kompeten kaitan dengan Sekda ini agar di definitifkan," pungkasnya. (Rido)
