Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

BAIN HAM RI Provinsi Lampung ; Sengketa Pilratin Harusnya Tidak Terulang Lagi

Minggu, 21 Agustus 2022 | Minggu, Agustus 21, 2022 WIB Last Updated 2022-08-21T15:22:05Z

 


MP Pesisir Barat - Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama baru saja menyelesaikan pemelihan peratin serentak, sebanyak 68 Pekon (Desa) yang telah mengikuti pilratin serentak.


Dari 68 pekon nampaknya pelantikan 5 peratin terpilih di kabupaten Pesisir Barat akan diundur, pengunduran pelantikan peratin terpilih ini akibat masih dalam keadaan sengketa dan belum menandatangani pernyataan damai.


Hal itu disebabkan oleh laporan masyarakat pada 5 pekon tersebut yang masih keberatan dengan keputusan panitia pelaksana karena alasan money politik dan daftar pemilihan tetap yang tidak sesuai.


Sengketa pemilihan Peratin hasil Pilpratin di Kabupaten Pesisir Barat 27 Juli 2022 yang lalu menuai polemik dan mendapat kritikan dari berbagai elemen yang ada di kabupaten berjuluk Negeri Para Saibatin dan Ulama ini. Minggu, (21/08/2022)


Salah satunya dari Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Joni Effendi, S.H., Selaku Anggota mendampingi Ketua BAIN HAM RI Provinsi Lampung menyampaikan, harusnya kejadian sengketa di pemilihan Peratin (Kepala Desa) gelombang kedua di Kabupaten Pesisir Barat tahun ini tidak terulang kembali seperti tahun sebelumnya.


Joni Effendi juga menjelaskan berdasarkan informasi yang di peroleh, Dimana ditahun sebelumnya ada 6 pekon yang mengikuti pemelihan Peratin serentak, 1 pekon Pilratin terpilih pelantikanya ditunda sampai berbulan-bulan, sekarang 68 pekon mengikuti pilratin serentak, 5 peratin terpilih pelantikanya akan diundur entah sampai berapa bulan.


“Ditundanya pelantikan 5 Peratin ini karena adanya laporan dari masyarakat yang keberatan atas hasil keputusan panitia pelaksana karena alasan Money Politik dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai,” ungkap Joni.


Menurut Joni, Dari kejadian-kejadian ini harusnya pihak panitia membuat catatan khusus, baik Panitia Tingkat Pekon dan Panitia Kabupaten, agar panitia bisa melihat kelebihan apa dan kekurangan apa.


“ Masa iya setiap Pesisir Barat mengadakan pemilihan Peratin Serentak selalu ada pemenang Peratin yang pelantikanya ditunda dengan berbagai alasan, “ Terangnya


Kalau memang panitia tidak siap jangan dipakai, cari panitia yang siap pakai. Kalau terjadi seperti ini terus yang dapat himbasnya selalu pemenang pilratin.


“ Dari awal sudah kelihatan akan terjadi sengketa lagi, karena diawal tidak tes kejiwaan secara tiba-tiba ada tes kejiwaan. Itu bukan karena kebetulan akan tetapi setelah diberitakan media, baru dari awal saja sudah tidak jelas,” pungkasnya. (Rido)

×
Berita Terbaru Update