MP Bandar Lampung - Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis (DPP APKLINDO) Lampung pada peringatan Hari Buruh Se-Dunia 1 Mei 2022 memberikan pernyataan untuk membantu tenaga kerja klining servis khususnya pada kantor-kantor pemerintahan dan swasta di Lampung lebih sejahtera dan iklim usaha jasa klining servis di Lampung semakin membaik.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP APKLINDO Lampung, Ahmad Apriliandi Passa di tengah Peringatan Hari Buruh Se-Dunia di Bandar Lampung saat dikonfirmasi oleh Mediapanglima.com via telepon. Minggu, (1/5/2022).
"Kesejahteraan Buruh yang dimaksud yaitu Penerapan Upah Standart sesuai dengan upah minimum, Pengalokasian dan pembayaran tunjangan hari raya, Perbaikan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja, Memastikan proyek klining servis pada kantor-kantor pemerintahan di Lampung bersih dari permainan 'fee proyek' dan kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ke-4 hal ini patut disuarakan dan diperjuangkan oleh DPP Apklindo Lampung di hari Buruh Internasional 1 Mei 2022," ujar Apri sapaan akrab ketua DPP Apklindo Lampung.
Pihaknya mengaku menerima keluhan dan laporan dari perusahaan anggota DPP Apklindo Lampung maupun tenaga kerja klining servis yang bekerja pada sektor kantor pemerintah daerah baik di Provinsi maupun kota/kabupaten se-Lampung. Di mana banyak karyawan yang bekerja pada sektor kantor pemerintahan menerima upah sangat minim.
"Dibayar hanya Rp 1,5jt per bulan dan bahkan lebih rendah dari nilai itu, masih di bawah dari UMP atau UMK di daerah Lampung 2022. Sehingga para pekerja masih belum sejahtera," tandasnya.
Lanjutnya, tahun ini banyak ditemui pada kantor Dinas, Instansi, UPTD dan OPD lainnya tidak mengalokasikan pembayaran THR pada tahun 2022.
"Dengan kejadian ini banyak pimpinanan perusahaan anggota Apklindo Lampung yang mengeluh, dilematis, di satu sisi ingin memenuhi pembayaran THR terhadap karyawannya di satu sisi dari pemberi kerja tidak mengalokasikan pembayaran THR sehingga perusahaan di haruskan seperti 'lembaga layanan sosial' tidak dapat menarik keuntungan dari proyek yang dikerjakan," jelasnya.
Hal yang sama juga pada pemberian jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja, perusahaan tidak dapat berbuat banyak untuk menjamin kesejahteraan sosial tenaga kerjanya karena lagi-lagi pihak pemberi kerja (instansi pemerintah) banyak yang tidak menganggarkan dan terkesan tidak memberi perhatian terhadap jaminan sosial tenaga kerja klining servis sedangkan perusahaan sangat dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas jaminan sosial dan kesehatan para pekerjanya. Pihaknya menolak menyebut secara rinci instansi dan perusahaan mana saja yang dimaksud dalam hal ini karena permintaan dari anggota asosiasi. Lanjutnya lagi beberapa perusahaan anggota DPP Apklindo Lampung telah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pekerjanya sehingga mereka dapat mengerti dan memahami kondisi pada perusahaan tempatnya bekerja, namun ada juga pekerjanya yang tidak mau tau dan tidak mau mengerti akan hal ini.
Sedangkan pada permasalahan ada oknum di pemerintahan yang masih nakal untuk menarik fee project dari proyek jasa klining servis pihak nya berharap untuk jangan sampai terjadi, laporkan bila ada oknum seperti ini karena menghambat kesejahteraan pekerja klining servis dan menurunnya kualitas pelayanan jasa klining servis pada gedung-gedung milik pemerintah sehingga kebersihan dan hygiene- nitasnya tidak dapat dijamin.
"Atas hal ini DPP Apklindo Lampung akan memberikan surat kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun menyampaikannya secara langsung kepada pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislatif untuk dapat memberikan perhatian serius dan perbaikan perencanaan dan anggaran diwaktu mendatang dengan segera, guna memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan iklim usaha yang baik pada industri jasa klining servis, senada dengan slogan yang kami dengungkan pada tahun ini agar DPP Apklindo Lampung dan anggota perusahaan yang tergabung di dalamnya dapat membuat iklim usaha yang bersih, maju dan berkembang bersama," pungkasnya. (NR)
