.png)
MP Jakarta - Presiden Joko Widodo merespons cepat keluhan para kepala desa mengenai rumitnya surat pertanggungjawaban (SPJ) dana desa. Dia meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar SPJ bisa dibuat lebih sederhana dan tidak bertele-tele.
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan pada acara silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang ditayangkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/3/2022).
“Pak Mendagri coba diurus dengan kementerian keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah,” kata Jokowi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disambut tepuk tangan para kepala desa yang memenuhi Istora Senayan, Jakarta.
Jokowi mengatakan rumitnya pengelolaan SPJ akan berdampak pada menghambatnya kinerja dari para kepala desa. Menurutnya, masih banyak program desa yang lebih penting untuk dilaksanakan dibanding menghabiskan waktu untuk membuat SPJ.
“Nanti para kepala desa ini enggak ngecek jalan, irigasi, posyandu, malah buat SPJ saja,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan kebijakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi agar lebih sederhana sudah sering diinstruksikannya. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar Mendagri segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Sebenarnya saya sudah bolak-balik perintah mengenai ini. Ternyata enggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita. Sudah keluhan ini nanti ditindaklanjuti oleh Mendagri agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah, lebih sederhana,” tegas Jokowi.
Sebelumnya Ketua APDESI, Surta Wijaya mengeluhkan soal rumitnya regulasi pembuatan SPJ dana desa. Menurutnya SPJ tersebut membuat para kepala desa stres menghadapinya.
“Sesuai arahan orang tua kita pak presiden. Jangan susah-sudah itu SPJ kepala desa. Masa BLT ada regulasinya ada 92 lembar. Stres kita lihat itu,” tutup Surta.(*)
