Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

KPK Tahan Lagi Tersangka Suap Hibah Pokmas Jatim, Fee Diduga Rp41,7 Miliar

Kamis, 19 November 2026 | Kamis, November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T15:59:47Z


JAKARTA, Media Panglima - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan satu tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.


Tersangka tersebut adalah BGS, staf dari AS yang merupakan Anggota DPRD Jawa Timur. BGS ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 16 November sampai 5 Desember 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.


BGS berasal dari klaster kedua dalam perkara ini. Sebelumnya, KPK telah menahan empat tersangka lain dalam klaster yang sama, yakni AY, MF, RWR, dan MM. Keempatnya kini sudah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.


Konstruksi Perkara: Fee 15% - 20% dari Dana Hibah


KPK mengungkapkan, AS diduga memperoleh alokasi dana hibah periode 2019-2022 sekitar Rp291,5 miliar. Dari alokasi tersebut, AS diduga mensyaratkan komitmen fee sebesar 15% hingga 20% kepada Korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.


BGS diduga berperan sebagai orang kepercayaan AS. Ia bertugas mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee, mengelola fee dari para Korlap, hingga merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS.


Atas skema tersebut, AS diduga menerima total Rp41,7 miliar. Rinciannya, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS diduga mendapatkan jatah lebih kurang Rp1,26 miliar.


Aset Disita


Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita aset milik BGS, meliputi satu unit rumah di Kabupaten Sidoarjo Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.


Atas perbuatannya, BGS bersama-sama AS sebagai penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini untuk membongkar seluruh aliran dana hibah Pokmas Jatim tersebut. (Red)

×
Berita Terbaru Update