TULANG BAWANG BARAT, Media Panglima - Proyek revitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi contoh penerapan keselamatan kerja, justru memperlihatkan potret sebaliknya. Di SDN 20 Tulang Bawang Tengah, Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pekerja proyek dibiarkan bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) dan tanpa pengawasan yang tegas.
Pantauan Tim Media Panglima di lokasi, para pekerja terlihat memasang keramik, bekerja di atas tangga kayu, hingga mengangkut material pasir, tanpa helm, tanpa rompi, tanpa sepatu safety, tanpa masker, tanpa sarung tangan, dan tanpa pengaman ketinggian. Tidak ada teguran, tidak ada pengawas yang terlihat menegakkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ini bukan sekadar kelalaian kecil. Ini adalah pembiaran yang sistematis. Pekerja dibiarkan mempertaruhkan nyawa di tengah proyek yang dibiayai uang negara, sementara pihak yang bertanggung jawab seolah tutup mata.
Padahal, proyek ini bukan proyek kecil. Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan ini adalah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan total bantuan Rp1.174.647.787,00 yang bersumber dari APBN 2026, dengan waktu pelaksanaan 128 hari kalender.
Rinciannya meliputi Pembangunan RKB 1 Lokal Rp206.306.516,22, Pembangunan Ruang UKS Rp135.455.176,00, Pembangunan Toilet Rp131.822.656,18, Rehab Ruang Kelas Rp370.614.988,80, Rehab Ruang Perpustakaan Rp94.717.556,00, Rehab Admin Rp103.638.693,31, Rehab Toilet Rp32.092.200,00, Pek. Pintu dan Pagar Rp50.000.000,00, dan Pek. Sumur Bor Air + Instalasi Air Bersih Rp50.000.000,00. Pelaksana kegiatan adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 20 Tulang Bawang Tengah.
Dengan anggaran sebesar itu, lemahnya penerapan K3 menjadi pertanyaan besar. Di mana fungsi pengawasan? Di mana tanggung jawab pelaksana dan konsultan pengawas dalam memastikan keselamatan pekerja? Apakah anggaran Rp1,17 miliar hanya difokuskan pada bangunan fisik, sementara keselamatan manusia yang membangunnya dianggap tidak penting?
Kepsek Akui APD Diberikan, Tapi Tidak Dipakai
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SDN 20 Tulang Bawang Tengah, Mujiono, S.Pd., menyampaikan bahwa APD sebenarnya sudah diberikan kepada para pekerja.
"APD untuk para pekerja awal dikasih, sementara mungkin namanya orang kampung. Sudah diingatkan berkali-kali, hingga sampai hari ini enggak dipake, kalau satu, dua minggu sampai satu bulan masih bertahan," ujar Mujiono, pada Senin (16/11/2026) diruang kerjanya.
Pernyataan itu justru menegaskan lemahnya penegakan di lapangan. Jika sudah diingatkan berkali-kali namun tetap tidak dipakai, lalu apa tindak lanjutnya? Apakah pekerja yang melanggar dibiarkan begitu saja, atau justru tetap diizinkan bekerja tanpa APD?
Pengawasan yang hanya sebatas imbauan, tanpa sanksi dan tanpa penegakan, sama saja dengan membiarkan pelanggaran terus berulang. Alasan "namanya orang kampung" bukanlah pembenaran. Justru di situlah fungsi pengawasan dan edukasi harus berjalan. Pekerja yang tidak paham bahaya, harus dilindungi, bukan dibiarkan celaka karena ketidaktahuannya.
Fakta bahwa pekerja tetap bekerja tanpa APD setelah berulang kali diingatkan, membuktikan bahwa tidak ada ketegasan sama sekali di proyek ini. APD hanya jadi formalitas yang dibagi di awal, lalu dilupakan.
Tidak Ada Jaminan Kecelakaan Kerja, Nyawa Pekerja Hanya Dihargai Kotak P3K
Lebih memprihatinkan lagi, saat Tim Media Panglima mempertanyakan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja bagi para pekerja, Mujiono mengatakan bahwa tidak ada kewajiban jaminan tersebut dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
"Karena Revit gini, sifatnya kan swakelola. Jadi mengkondisikan masyarakat setempat. Artinya diusahakan yang kerja itu orang-orang setempat," jelasnya.
Saat ditanya apakah ada penerapan kebutuhan dana untuk K3 seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Mujiono menjawab, "Tidak ada, yang ada hanya P3K obat-obatan untuk penolong utama jika ada kecelakaan kerja," tandasnya.
Jawaban ini patut dipertanyakan dan sangat disayangkan. Bagaimana mungkin proyek bernilai lebih dari Rp1,17 miliar berjalan tanpa jaminan perlindungan bagi pekerjanya? Apakah nyawa pekerja hanya dihargai sebatas kotak P3K?
Ini adalah bentuk pengabaian yang paling telanjang. Pekerja yang jatuh dari ketinggian, tertimpa material, atau mengalami kecelakaan fatal, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah cukup hanya diberi obat merah dan plester dari kotak P3K?
Swakelola dan mempekerjakan warga setempat bukanlah alasan untuk meniadakan perlindungan keselamatan. Justru karena pekerjanya adalah masyarakat setempat, tanggung jawab untuk melindungi mereka harusnya semakin besar. Jangan jadikan dalih swakelola untuk melepaskan kewajiban melindungi pekerja.
K3 bukan sekadar formalitas. K3 bukan sekadar tempelan papan proyek. K3 adalah kewajiban mutlak. Satu kecelakaan kerja bisa berakibat fatal, cacat seumur hidup, bahkan kematian. Dan kelalaian terhadap keselamatan pekerja adalah bentuk pengabaian terhadap nyawa manusia.
Tim Media Panglima meminta pihak P2SP, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait untuk segera turun ke lapangan, menegakkan aturan K3, mewajibkan APD bagi seluruh pekerja, memastikan adanya perlindungan kecelakaan kerja, dan memastikan pengawasan berjalan setiap hari. (Tim)
