JAKARTA, Media Panglima – Mahkamah Agung (MA) mengajak aparatur peradilan dan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi integritas calon hakim dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya melalui uji publik. Partisipasi tersebut dilakukan dengan menyampaikan catatan atau informasi mengenai rekam jejak calon hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pengadaan calon hakim tahun anggaran 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Badan Pengawasan (Bawas) MA melalui surat Nomor 9433/BP/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Penyampaian pendapat masyarakat dapat dilakukan paling lambat 23 November 2026 melalui laman https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik.
Uji publik ini menindaklanjuti surat Sekretaris MA Nomor 2973/SEK/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 6 November 2026 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Hakim dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2026.
Dalam surat yang diterbitkan oleh Bawas MA tersebut, masukan masyarakat diarahkan pada tiga aspek perilaku calon hakim, yaitu kejujuran, profesionalisme, dan kesusilaan.
Aspek pertama adalah kejujuran. Aspek ini mencakup perilaku antisuap dan antigratifikasi, tidak melakukan pungutan liar, tidak menyalahgunakan keuangan negara maupun keuangan perkara, tidak melakukan kolusi dan nepotisme, serta jujur dalam melaporkan harta kekayaan.
Kedua, profesionalisme. Penilaian ini meliputi kepatuhan terhadap nilai-nilai profesionalitas, antara lain tidak melakukan interaksi dengan pihak beperkara yang tidak sesuai ketentuan, menjalankan tugas dan fungsi jabatan secara profesional, disiplin dalam jam kerja, serta memiliki komunikasi profesional.
Selain itu, calon hakim diharapkan tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja, atasan, maupun bawahan, serta tidak menunjukkan afiliasi atau keberpihakan politik.
Ketiga, kesusilaan. Aspek ini mencakup perilaku yang menjunjung norma kesopanan dan kesusilaan, tidak melakukan perbuatan amoral atau cabul, tidak melakukan perselingkuhan, serta senantiasa bersikap sopan dan santun.
Kriteria lainnya meliputi tidak melakukan perjudian, tidak menyalahgunakan narkoba, tidak memiliki perilaku seksual yang menyimpang, menyelesaikan kewajiban utang piutang secara bertanggung jawab, serta tidak memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan (flexing).
Bawas MA mengimbau aparatur MA dan masyarakat yang menemukan calon hakim dengan indikasi tidak memenuhi standar integritas atau melakukan pelanggaran perilaku sebagaimana kriteria tersebut untuk menyampaikan pendapat melalui kanal uji publik yang telah disediakan.
Pelibatan masyarakat ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap rekam jejak calon hakim. Masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi MA dalam memastikan calon hakim memiliki integritas, profesionalisme, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang hakim.
Adapun sebelumnya MA telah mengumumkan hasil seleksi administrasi pengadaan Calon Hakim dari unsur PNS MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 3 November 2026 lalu. Terdapat 2.392 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akan menjalankan tahap selanjutnya. (Red)
