MP Mesuji Lampung - Kepala Badan Libapan Provinsi Lampung Junaidi angkat bicara terkait adanya pembangunan rabat beton di Desa Sinarlaga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang dinilai mencari keuntungan dan ada unsur melawan undang-undang, Jum'at (28/07/2023).
Berdasarkan hasil penelusuran TIM media di lapangan bahwa pengerjaan rabat beton di Desa Sinarlaga dinilai benar benar terkesan mencari keuntungan, pasalnya, pembangunan rabat beton tidak sesuai spek diantaranya ukuran adukan serta bahan bangunan.
Disampaikan Junaidi selaku Kepala Badan Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LIBAPAN) Provinsi Lampung, dalam hal ini kita masyarakat mari bersama-sama serta ikut berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya, Program – Program Pemerintah yang sah, baik dari pusat maupun di daerah serta mencermati, memantau, kontrol sosial, dan mengawal kebijakan Pemerintah kepada masyarakat.
“Kita sebagai masyarakat melakukan Koordinasi, Supervisi, Investigasi, Monitoring, Wawancara terhadap Oknum pemerintah, swasta, masyarakat yang diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dilakukan oleh Oknum terhadap Aset Negara,”Papar dia.
Dalam hal laporan ini, “Kami Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LIBAPAN) Provinsi Lampung, minta kepada Instansi agar segera di tindak lanjuti oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat di Kabupaten Mesuji dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Mesuji, serta Dinas terkait yang ada di Kabupaten Mesuji dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola Administratif, agar bisa berjalan dengan baik, Keterbukaan, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib, Disiplin Anggaran, dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).” ungkap Junaidi.
Lanjut dia, sesuai dalam UU Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.
B. Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14." Pungkas Junaidi,,
Terkait hasil liputan dari saksi masyarakat dan pekerja berupa rekaman vidio ada pada redaksi. Jika berita ini di anggap tidak kompeten maka dalam hal ini pihak lembaga Libapan akan melaporkan kepada pihak APH terkait rabat beton di Desa Sinarlaga . (Hans)
