MP Tubaba - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) gelar sidang paripurna bahas usulan pembicaraan tingkat II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 lalu. Selasa, (18/7/2023).
Sidang paripurna yang dipimpin Ponco Nugroho, Ketua DPRD itu kuorum setelah dihadiri 21 dari 30 legislator setempat. Nampak hadir pula dalam kegiatan itu M Firsada, Pj Bupati Tubaba didampingi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD).
Menurut Eka Stiawati, Juru Bicara Panitia Khusus (Jubir Pansus) DPRD mengatakan jika setiap Fraksi telah menyetujui Raperda yang diusulkan Pemkab Tubaba.
“Berdasarkan pembahasan Pansus, kiranya dapat ditetapkan dengan keputusan DPRD untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban APBD tahun 2022,” kata Eka di podium.
Selain itu, Eka mewakili seluruh anggota DPRD juga menyampaikan sejumlah kritikan terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tubaba yang mereka nilai perlu dilakukan evaluasi.
“Agar kiranya Pj. Bupati Tubaba dapat melakukan evaluasi kepada Untung Budiono Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Holtikultura untuk diistirahatkan dari jabatannya serta Pj Bupati mengevaluasi seluruh OPD agar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban agar lebih baik,” tambahnya.
Menyikapi terselenggaranya Paripurna Dewan, Pj.Bupati M. Firsada mengapresiasi kinerja DPRD. Meski begitu, dirinya mengakui jika pelaporan yang mereka berikan belum maksimal.
“Saya mengapresiasi atas kinerja DPRD. Kami sadari dalam pelaporan pertanggungjawaban APBD 2022 yang kami sajikan tidak terlepas dari kekurangan, "terang Pj. Bupati Tubaba.
Menyikapi kritikan DPRD, Firsada mengaku akan dijadikan masukan bagi Pemkab Tubaba agar lebih baik lagi dikemudian hari dalam upaya kemajuan pembangunan wilayah berjuluk Ragem Sai Mangi Waway ini.
“Kami mengapresiasi masukan dari Dewan, baik itu kritik maupun saran. Kami yakin itu sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat baik dalam program pembangunan atau pelaporan tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.(*)
