MP Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat mengancam akan memboikot APBD Perubahan jika gaji perangkat desa pada tahun 2022 tidak dianggarkan, Selasa (12/4/2023).
Hal tersebut ditegaskan DPRD Pesisir Barat saat hearing lintas komisi bersama dengan Pemkab setempat usai perangkat desa menggelar aksi damai.
DPRD Pesisir Barat meminta agar Pemkab Pesisir Barat memastikan jika pada saat pembahasan APBD perubahan nantinya, dana untuk gaji perangkat desa tahun 2022 itu tersedia.
“Kita mempertanyakan kenapa gaji perangkat desa tahun 2022 tidak terbayarkan, duitnya kemana,” ucap Khoiril Iswan, Anggota DPRD Fraksi Demokrat.
Saya sangat meragukan adanya dana yang tersedia jika gaji perangkat desa pada tahun 2022 itu akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023.
Sebab, berkaca pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 yang lalu dana yang tersedia hanya sebesar Rp 800 juta.
Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji perangkat desa itu dari Oktober sampai Desember 2022 sebesar Rp 9 miliar.
“Siapa yang bisa menjamin bahwa pada saat pembahasan APBD perubahan nantinya, dananya ada dan tersedia,” ungkapnya.
Anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDIP Pidinuri juga meminta Bapeda Pesisir Barat menjamin pada saat pembahasan APBD perubahan dana untuk membayarkan gaji perangkat desa itu tersedia.
“Jangan sampai mereka sudah menunggu setahun, tapi pada saat pembahasan APBD perubahan duitnya gk ada nunggu lagi tahun 2024,” imbuhnya.
“Coba jelaskan ada tidak asumsi anggaran kita ada apa tidak, jangan hanya di atas kertas saja,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pesisir Barat, Syaifullah mengatakan, pihaknya akan berusaha agar dana untuk pembayaran gaji perangkat desa tahun 2022 itu nantinya tersedia.
“Nanti kita sisir dulu penganggaran nya mudah-mudahan dananya nanti ada untuk membayar gaji perangkat desa tahun 2022 itu,” kata dia.
Pembahasan mengenai pembayaran gaji perangkat desa tahun 2022 yang belum terbayarkan itupun terus berjalan dengan alot. (Rido)
