 |
| Foto. Ist |
MP Pesisir Barat - Hafizha Al Aviyan Fransiska (2,5 tahun) bocah laki-laki warga Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), mengalami permasalahan tumbuh kembang, kurang gizi, ada juga masalah pada otaknya membutuhkan uluran tangan para pihak dermawan untuk biaya pengobatannya mendapat respon dari Ali Yudiem Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat. Sabtu, (18/03/2023).
Pemerintah Pekon memiliki Pemangku (Kepala Dusun), jadi pemangku harus bisa menjadi ujung tombak pemerintah dan harus mengetahui persis kondisi warga yang ada diwilayahnya.
"Penanganan lebih baik dan bantuan-bantuan baru mengalir dari berbagai pihak, setelah adanya pemberitaan di media," ujarnya.
Pemangku merupakan perangkat pekon yang bertanggung jawab dalam wilayahnya. Gaji seorang pemangku juga terbilang cukup besar aekitar Rp 2 juta perbulan.
“Tentu ini merupakan tanggung jawab kita bersama, namun yang paling berperan memberikan informasi dan melaporkan hal seperti ini adalah Peratin (Kepala desa)," tururnya.
Pemerintah Pekon kan memiliki Pemangku-Pemangku, para Pemangku inilah yang harus menjadi ujung tombak mengetahui secara persis dan valid kondisi dan keadaan warga di wilayahnya.
Karena Pemangku ini sudah di gaji oleh negara dan mereka harus bekerja, bekerja mereka bukan hanya mengurus BLT, KK, KTP, tetapi semua yang terjadi di wilayah pemangku tersebut, itulah tugas Pemangku.
Termasuk jika ada hal seperti anak kurang gizi, gizi buruk atau hal lain, ini pemangku segera laporkan ke Peratin. kata Ali Yudiem.
Sehingga Peratin (Kepala Desa) Dapat segera melaporkan hal itu kepada dinas terkait secara langsung atau ke petugas petugas OPD yang ada di lapangan, seperti petugas pendamping kesejahteraan masyarakat dari Dinas Sosial (Dinsos) dan petugas daru Dinas Kesehatan.
Persoalan ini sudah sering terjadi, upaya mengatasi, menimalisir terjadinya gizi buruk dan yang lain sifatnya sangat negatif di tengah masyarakat. Tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama.
Bagaimana upaya yang dikedepankan adalah pencegahan, pencegahan dapat cepat dilakukan kalau informasi dan data - data akuratnya juga diketahui sejak dini dan diinformasikan secara cepat ke para pihak terkait.
“Persoalan persoalan seperti ini memang merupakan tanggung jawab kita bersama, seperti dianggaran tahun lalu ada beberapa dinas yang mengajukan kenaikan anggaran mereka memasukkan program pendampingan atau pencegahan stunting, seperti Dinas perikanan, karena memang tugas kami di DPRD seperti itu, ya kami bantu, dan ini sudah terjadi di tahun ini,” ujarnya.
Terakhir, Ali Yudiem menghimbau seluruh pegawai atau petugas pemerintahan ekskutif legislatif dan yudikatif di kabupaten itu untuk bekerja maksimal sesuai dengan tupoksi.
“Mari kita bersama - sama menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab karena kita sudah di gaji oleh negara,” Pungkas Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat. (Rido)
