 |
| Poto Kurnain, S. IP Selaku Wakil Ketua III DPRD Kab. Tanggamus Lampung |
MP Tanggamus-Pemerintah Kabupaten Tanggamus melarang para guru di lingkungan dinas pendidikan setempat untuk menjadi tenaga kesekretariatan, panitia dan pengawas dalam pelaksanaan pemilu di 2024 mendatang.
Peraturan itu di keluarkan melalui surat ederan yang diterbitkan Selasa, 17 Januari 2023,menurut Sekda Kabupaten Tanggamus, Hamid H Lubis,pentingnya peran dan fungsi guru sehingga keterlibatan dalam pelaksanaan pemilu dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.Kamis 26 Januari 2023.
Dalam hal ini Wakil Ketua III DPRD Tanggamus Kurnain.Sip angkat bicara," disini Ada dua kepentingan, Pertama kepentingan hak politik sebagai warga, yakni kepentingan untuk mengabdian diri untuk berpartisipasi terhadap jalannya pemilu yang bersih demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga guru ikut bersumbangsih untuk jalannya pemilu yang baik,"Kata Kurnain.
"Kedua, kepentingan ekonomis, banyak guru yang ikut berpartisipasi tersebut masih berstatus tenaga honorer atau Tenaga kerja sukarela (TKS), artinya secara ekonomi mereka jauh dari kata mapan, Mereka butuh tambahan pengahasilan dari gaji atau honor sebagai penyelenggara.
Masih kata Kurnain," Nah ini yang menurut saya tidak bisa kita larang bahwa guru sebagai penyelenggara pemilu. Selagi si guru tersebut bisa memanajemen waktunya, kapan waktu mengajar dan kapan waktu bekerja sebagai penyelenggara. Malah lebih bagus lagi jika pemerintah daerah berkoordinasi dengan KPU terkait teknis dan mekanisme manajemen guru dalam bekerja. Toh juga guru kan memiliki kualitas SDM yang cukup mumpuni, sehingga guru juga dibutuhkan untuk peranannya untuk bersumbangsih ide dan kerja cerdasnya sebagai penyelenggara. Bukan malah harus melarang untuk berbakti. Berilah ruang guru untuk berkontribusi dalam mensukseskan pemilu,"tutup Kurnain (Obi/tim Ajol)
