 |
| Foto Ketua Orangkrui "OKE" |
MP Pesisir Barat - Melihat gejolak yang terjadi Pasca Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait permasalahan integritas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat M Ade Munandar menyarankan agar Komisior Bawaslu lebih Baik mundur secara terhormat dari pada di berhentikan dengan sangsi, sebab melihat jalannya sidang Lewat media Online bahwa kesalahan bawaslu nampak jelas.
Mengenai polemik antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Bawaslu membuktikan bahwa tidak ada keharmonisan lagi sehingga bagaimana mau bekerja dengan sehat dan baik, bahkan dalam kutipan sidang DKPP saya menyimak bahwa Bawaslu sempat melayangkan surat Permohonan Maaf kepihak Pemda yang mana poin yang tertuang Bawaslu mengakui kesalahannya, maka demikian ini bakal menjadi boomerang bagi netralitas dan integritas Pengawasan Pemilu kedepan, bahkan saya menilai bahwa Pemilu Luber-Jurdil sulit untuk dicapai.
Membahas mengenai Penyelenggaraan Pemilu, Pada Pemilu sebelumnya Bawaslu melakukan Rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pun terjadi Polemik ditengah masyarakat bahkan mencuat dibeberapa media masa online, namun tidak sampai keranah lebih lanjut seperti saat ini dibahas di ruang sidang DKPP. Misalnya sebelumnya komisioner Bawaslu Pesisir Barat menerima adik kandungnya menjadi Panwascam, dan kemudian Bawaslu berpolemik dengan salah satu media masa akibat arogansi komisioner Bawaslu, masyarakat Pesisir Barat menilai bahwa Bawaslu Pesisir Barat sudah tidak Netral dan Berintegritas.
Maka dalam hal ini saya menilai bahwa kepercayaan Masyarakat Pesisir Barat sangat rendah terhadap netralitas dan integritas Bawaslu Pesisir Barat, maka dari itu mengutip pepatah Lampung : Apa itu Obat Malu?? (obat malu itu mati). Ya, sebaiknya Komisioner Bawaslu Mundur dari pada disangsi dengan diberhentikan. (Rido)
