LAMPUNG, Media Panglima - Provinsi Lampung memegang peranan strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatra sekaligus lumbung pangan dan energi nasional. Dengan struktur ekonomi yang bertumpu kuat pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan sektor jasa keuangan menjadi fondasi mutlak agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata dan ramah lingkungan, Sabtu (21/11/2026).
Melalui sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK), pengembangan ekosistem keuangan di Lampung kini diarahkan pada dua pilar utama, yakni: inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa, serta keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang mendukung hilirisasi komoditas unggulan.
Memperluas Akses Keuangan Hingga ke Pelosok Desa
Tantangan utama pembangunan ekonomi daerah sering kali terletak pada kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di Lampung, upaya mempersempit kesenjangan ini diwujudkan melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota.
Kinerja positif sektor jasa keuangan di Lampung tercermin dari fungsi intermediasi perbankan yang terus tumbuh solid, dengan penyaluran kredit yang menyentuh lebih dari Rp119 triliun hingga triwulan ketiga 2026. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif strategis yang menyasar sektor-sektor produktif:
1. Pemberdayaan Komoditas Unggulan Daerah: Akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan klaster terus diarahkan untuk petani kopi di Lampung Barat, petani kakao, kelapa, hingga peternak sapi di Lampung Timur. Pendekatan ekosistem tertutup (closed-loop) mulai diterapkan agar petani tidak hanya mendapat modal, tetapi juga kepastian pasar dan pendampingan teknis.
2. Inklusi Pesisir dan Perempuan Desa: Program perluasan akses keuangan menyasar kelompok masyarakat yang selama ini rentan terpinggirkan dari layanan perbankan formal, seperti nelayan pesisir melalui program desa binaan (seperti Desa Perkasa di Lampung Timur) serta kelompok pelaku usaha perempuan di perdesaan.
3. Perluasan Agen Laku Pandai dan Keuangan Syariah: Kehadiran ribuan agen layanan keuangan tanpa kantor (seperti agen perbankan di tingkat kecamatan dan desa) serta penguatan literasi keuangan syariah menjadi ujung tombak transaksi non-tunai dan penghimpunan dana masyarakat akar rumput.
Mendorong Keuangan Berkelanjutan dan Hilirisasi Hijau
Inklusi keuangan saja tidak cukup tanpa diiringi prinsip keberlanjutan. Perubahan iklim global menuntut sektor pertanian dan kelautan Lampung yang sangat bergantung pada kondisi alam untuk beradaptasi menuju praktik ekonomi hijau.
Dalam kerangka keuangan berkelanjutan, lembaga jasa keuangan di Lampung didorong untuk menyalurkan pembiayaan yang memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance / ESG). Dukungan terhadap hilirisasi komoditas lokal seperti kakao dan kelapa menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam daerah sekaligus mendorong praktik budidaya yang ramah lingkungan.
Selain itu, pendalaman pasar keuangan mulai menyasar generasi muda dan kalangan akademisi melalui edukasi investasi pasar modal dan seminar keberlanjutan. Langkah ini bertujuan mencetak generasi investor maupun pelaku usaha muda Lampung yang melek risiko dan memiliki kesadaran tinggi terhadap dampak sosial-ekologis dari aktivitas ekonomi mereka.
Tantangan dan Arah Ke Depan
Meskipun tingkat inklusi keuangan di Lampung terus menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan, masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam menyeimbangkan tingkat inklusi (penggunaan produk) dengan tingkat literasi (pemahaman menyeluruh). Tanpa literasi yang memadai, masyarakat rentan terjebak pada praktik keuangan ilegal, seperti pinjaman online tidak berizin maupun investasi bodong yang marak memanfaatkan celah digital.
Oleh karena itu, pengembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung ke depan perlu bertumpu pada tiga langkah penguatan:
1. Integrasi Digital yang Aman: Memperluas adopsi pembayaran digital (QRIS) dan layanan perbankan digital bagi UMKM sembari menggencarkan edukasi keamanan siber dan perlindungan konsumen.
2. Skema Pembiayaan Hijau (Green Financing): Mengembangkan insentif pembiayaan khusus bagi UMKM dan korporasi di Lampung yang menerapkan pengolahan limbah pertanian, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan.
3. Kolaborasi Pentaheliks: Mempererat sinergi antara pemerintah daerah, regulator keuangan, industri perbankan/non-bank, perguruan tinggi, dan komunitas lokal agar setiap program literasi dan pembiayaan tepat sasaran sesuai karakteristik tiap kabupaten/kota.
Pada akhirnya, sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bukan sekadar urusan angka statistik perbankan. Ia adalah instrumen vital untuk memastikan bahwa petani di lereng Bukit Barisan, nelayan di pesisir Teluk Lampung, hingga pelaku UMKM di pusat kota memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh, tangguh menghadapi krisis, dan mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. (Red)
