BOGOR, Media Panglima – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap temuan mengejutkan berupa deretan bangunan dengan fasilitas mewah berstandar apartemen di dalam kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Temuan itu diperoleh setelah tim Ombudsman RI melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/09/2026).
Pelaksanaan sidak sempat diwarnai ketegangan. Petugas Lapas Cibinong berupaya menghalang-halangi tim Ombudsman untuk masuk ke area pemeriksaan hingga sempat terjadi aksi saling dorong.
Namun setelah desakan dilakukan, tim Ombudsman berhasil mengakses kawasan belakang lapas yang terpisah dari blok hunian warga binaan reguler.
Di area tersembunyi tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar berukuran sekitar tipe 36. Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menegaskan bahwa unit-unit kamar tersebut memiliki kelengkapan rumah tangga yang sangat lengkap.
"Kondisinya sangat bagus, berstandar apartemen. Walaupun ukurannya kecil, kelengkapan alat rumah tangganya semua ada," ujar Fikri Yasin di Cibinong.
Secara terperinci, unit-unit khusus tersebut dilengkapi berbagai fasilitas premium yang dilarang bagi warga binaan pada umumnya, meliputi:
- Ruang tamu dan kamar tidur utama.
- Dapur lengkap beserta peralatan memasak.
- Televisi, pendingin ruangan (AC), dan kulkas.
- Temuan minuman beralkohol di dalam kulkas serta tumpukan botol miras di tempat pembuangan sampah kawasan tersebut.
Saat sidak berlangsung, tim Ombudsman mendapati 6 hingga 7 orang yang diduga warga binaan sedang menempati fasilitas terpisah tersebut. Berdasarkan keterangan awal, salah satu penghuni mengaku harus membayar demi bisa menikmati fasilitas mewah tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menambahkan bahwa pihak lapas sempat berdalih bangunan itu merupakan tempat istirahat petugas. Kendati demikian, Ombudsman meragukan alasan tersebut melihat kondisi riil di lapangan dan adanya aktivitas warga binaan di sana.
Ombudsman RI menegaskan bahwa diskriminasi pelayanan dan penyediaan fasilitas mewah di dalam lapas merupakan bentuk maladministrasi berat serta mencederai rasa keadilan masyarakat.
Terlebih, ini merupakan sidak kedua di tahun 2026 setelah pada Juli lalu tim Ombudsman sempat ditolak mentah-mentah oleh pihak Lapas Cibinong.
Sebagai langkah tegas, Ombudsman RI meminta kementerian terkait segera merobohkan fasilitas khusus tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada jajaran komando Lapas Cibinong.
Ombudsman menjadwalkan akan melakukan sidak pemantauan kembali dalam kurun waktu kurang dari satu bulan ke depan untuk memastikan penindakan telah berjalan. (Red)
