MP Aceh Timur - Peristiwa Bencana Alam pada bulan November Tahun 2025 di beberapa daerah wilayah Provinsi Aceh yang lalu, telah berdampak hancurnya pemukiman penduduk, termasuk infrastruktur, bahkan telah menimbulkan korban jiwa manusia, termasuk harta benda, begitu pun dengan isi alam semesta yaitu ekosistem flora maupun fauna ikut hilang terbawa arus banjir yang begitu derasnya.
Hal ini akibat dari ulah tangan manusia “Dalam Bentuk Tidak Menjaga Alam” serta tidak menjaga hutan sebagai penyangga alam, sehingga terbukti telah terjadi kerusakan maha dahsyat di hulu.
"Peristiwa tersebut telah berdampak cukup parah, seketika menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia," hal tersebut disampaikan oleh Teuku Saiful, Pengurus Ampehra Aceh Timur, yang merupakan anggota Tim Kordinasi Pengendalian Sumber Daya Air (TKPSDA) dalam siaran Pers, pada Senin (12/01/2026).
Menurutnya, wilayah Sungai Jambo Aye merupakan Kewenangan Pusat. Banjir Bandang terbesar telah terjadi meluluh lantak sebagian besar wilayah, termasuk Kabupaten Aceh Timur pun turut mengalami Bencana Banjir dan telah menenggelam banyak pemukiman rumah penduduk.
"Air yang datang dari arah limpasan/luapan DAS Arakundo, DAS Perlak dan DAS IDI, sehingga Ketiga DAS tersebut dalam satuan wilayah Sungai Jambo Aye," ujarnya.
Saiful menambahkan, bahwa Banjir Bandang tersebut berasal deri reaksi sungai-sungai yang tak mampu menampung air begitu banyak datang dari segala penjuru, salah satunya adalah sungai Idi, mulai dari hulu ke hilir dipenuhi sedimen yang tinggi sebagai penyebab.
Oleh karena itu, untuk mempercepat penanganan banjir agar Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 mengambil Tindakan, hal ini selalu dibahas dalam sidang-sidang TKPSDA Jambo Aye dan telah merekomendasikan ditujukan kepada pihak Kementerian PUPR untuk dilakukan normalisasi.
"Usulan tersebut setiap pertemuan sudah dilakukan pembahasan dan monev ke lokasi. Namun sejauh ini, terkesan telah mencapai 3 priode / selama 15 tahun tidak ada realisasi," ungkapnya.
Ampehra sebuah lembaga lingkungan hidup, perannya pada komisi bidang konservasi dalam Tim TKPSDA Jambo Aye dibawah kendali Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 yang merupakan perpanjangan Tangan Menteri PU PR –RI.
"Keanggotaan DPD Ampehra Aceh Timur bekerja sesuai SK. Menteri PUPR dalam fungsi membantu program Menteri dari unsur Lembaga Non Pemerintah, untuk membahas data-informasi, pola / perencanaan bahkan pengawasan," lanjutnya.
Senada dengan upaya penanganan percepatan pemulihan pasca bencana dalam seruan TA. Khalid yakni, Anggota Komisi IV DPR-RI yang meminta untuk segera dilakukan tindakan menormalisasi sungai sebagai skala prioritas untuk menghindari banjir susulan.
"Akan tetapi hal ini diharapkan Bapak TA. Khalid perlu juga segera turun langsung ke Aceh Timur sesuai Dapilnya," harapnya.
Saiful juga menuturkan, begitu pun untuk usaha rakyat seperti perkebunan, pertanian, perikanan, bahkan tambak ribuan hektar ikut hancur serta jenis usaha lainnya milik masyarakat ikut rusak akibat di sapu Banjir Bandang dan puluhan balai pengajian di desa turut mengalaminya.
"Kami selaku Anggota Tim Koordinasi TKPSDA WS Jambo Aye dari Ampehra Aceh Timur yang bertugas membantu kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR-RI), berharap kepada Menteri PUPR-RI kiranya berkenan turun langsung bersama Staf Ahli ke Kabupaten Aceh Timur dalam rangka plain rehab rekon termasuk percepatan rekonstruksi ulang DAS di Kabupaten Aceh Timur yang berada dalam Wilayah Sungai Jambo Aye yang mana merupakan kewenangan Pusat," tegas Teuku Saiful.
Sementara pihaknya juga berharap kepada pihak Bappeda Aceh selaku Ketua TKPSDA Kewenangan Pusat bersama pihak BWS-S1 Aceh, nantinya dapat bersinergi dengan Gubernur Aceh serta Bupati Aceh Timur.
Sehingga percepatan rekontruksi sesuai harapan masyarakat, dalam rangka pemulihan kawasan wilayah sungai terdampak Bencana Alam, dengan melaksanakan kegiatan aspek di bidang konservasi, pengendalian daya rusak, serta pendayagunaan. (R-74)
