MP Jakarta -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mencari keuntungan dengan mengurangi kualitas maupun jumlah bahan baku makanan.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ia menegaskan anggaran yang disediakan pemerintah sudah dihitung secara matang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan menu bergizi setiap hari.
"Jangan sampai ada yang mengurangi bahan baku. Pak (Presiden) Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan dia berkesimpulan dengan Rp10 ribu itu masih bisa pakai ayam dan telur. Jadi jangan di-markup," kata Nanik dalam keterangan resmi saat Rakor terkait konsumsi MBG di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
"Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu," imbuhnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah mitra pelaksana dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya sempat mengalami kendala di lapangan, bersama jajaran Deputi bidang Sistem Tata Kelola serta Deputi bidang pemantauan dan Pengawasan BGN.
Menurut Nanik, pesan tersebut bukan hanya soal disiplin penggunaan anggaran, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menjaga amanah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program prioritas nasional itu.
“Bapak Ibu semua, program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Pak Prabowo pada anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengisahkan bagaimana gagasan program MBG berawal dari pengalaman pribadi Prabowo lebih dari satu dekade lalu. Saat itu, Prabowo menyaksikan sendiri ada keluarga yang memberi makan anak-anaknya dengan sisa makanan pabrik karena keterbatasan ekonomi.
"Dulu di tahun 2012, saya melaporkan kepada Pak Prabowo setelah bertemu ibu-ibu yang memisahkan makanan pabrik. Mereka pisahkan yang kotor dan yang bersih. Itulah asal mula kenapa MBG dimulai,” ungkapnya.
Nanik juga menyoroti sejumlah dapur mitra MBG yang belum memenuhi standar kelayakan. Ia menyebut masih ada dapur yang beroperasi tanpa persyaratan dasar seperti lapisan epoksi pada lantai dapur.
"Dari Kuningan sampai NTB, saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal launching, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan. Tapi sekarang, banyak dapur yang belum diepoksi tapi sudah beroperasi," cetusnya.
Nanik meminta agar seluruh pihak, mulai dari BGN, mitra dapur, hingga SPPG, memperbaiki kekurangan di lapangan dan memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyediaan makanan.
"Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama," tegasnya.
Ia pun berpesan agar semua pihak saling mengingatkan dan menjaga integritas dalam menjalankan program yang mencakup kesehatan jutaan anak Indonesia tersebut.
“Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” tandasnya.
