MP Lamsel -- Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Lampung Selatan menanggapi soal ramainya pemberitaan mengenai dugaan penipuan proyek jalan tahun 2019 yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di Lampung Selatan.
Mencuatnya pemberitaan tersebut ternyata mendapatkan respon negatif dari beberapa ormas. Pasalnya, pemberitaan tersebut selain dapat menimbulkan kegaduhan menjelang tahun politik (pemilu, red), juga dinilai tidak relevan.
Seperti halnya di katakan Ketua Umum Gema Masyarakat Lokal Indonesia (GML) Rizal Anwar. Ia berpendapat, dugaan penipuan tersebut yang saat ini sedang dalam proses hukum di wilayah hukum Polda Lampung merupakan perkara lama yang terjadi di tahun 2019 lalu.
"Saya berpendapat, ini kan tahun politik. Saya kira, pemberitaan itu dimanfaat untuk menjatuhkan lawan politik dengan berbagai cara. Saya prihatin dengan isu atau berita tersebut, karena dapat menggoyahkan stabilitas dan keamanan di Lampung Selatan. Saya selaku, ormas sekaligus warga Lamsel, wajib membantu pemerintah menjaga stabilitas yang saat ini sudah berjalan kondusif dengan baik," kata dia, kepada sejumlah media di kediamannya, Jum'at (19/5/2023).
Ia melanjutkan, tanggapan - tanggapan persoalan kasus tersebut oleh masyarakat dirasa banyak berbeda. Oleh karenanya, masyarakat Lampung Selatan harus bijak dan cerdas tentang kasus tersebut.
"Saya kira ini mainan orang pintar dan mainan lama serta momennya dimanfaatkan di tahun politk. Mari bersama-sama kita jaga kondusifitas di Lampung Selatan. Selanjutnya, untuk masyarakat jangan mudah terprovokasi serta harus cerdas menanggapi persoalan isu-isu yang dapat merusak kondusifitas di Lampung Selatan," kata dia.
Mengenai kinerja roda pemerintah di Lampung Selatan, Rizal Anwar memberikan apresiasi. Era kepemimpinan Nanang Ermanto selaku Bupati Lampung Selatan dinilai cukup baik.
"Kami selaku ormas tidak diam saja, dan selalu memantau kinerja pemerintah baik yang dulu maupun sekarang. Contoh, pendamping bupati yakni istrinya Ibu Winarni, rajin terjun kemasyarakat, merangkul semua kalangan masyarakat, kegiatan yang melibatkan masyarakat," bebernya.
"Ini saya bicara fakta, tanpa adanya embel-embel," kata dia lagi.
Ditempatkan yang sama, Dewan Penasehat DPP GML Muslihun berpendapat, pemberitaan kasus tersebut yang diduga menyebutkan beberapa nama pejabat di Lamsel belum tentu kebenarannya.
"Menyikapi isu-isu begini, saya berpendapat masyarakat harus benar benar teliti. Saya kira semua orang boleh beranggapan soal apapun apa lagi dugaan-dugaan yang saya anggap liar. Salah satu contohnya, saya kenal dengan gubernur tapi gubernur gak kenal saya," ujar Muslihun.
"Jadi saya kira, dugaan-dugaan liar itu bisa merusak nama baik perorangan atau kelompok. Lagi pula itu kasus lama sebelum era pemerintahan sekarang. Serta di urut nomor tiga disebutkan nama pejabat Lamsel," tambahnya.
Dilain pihak, Ketua DPC Sapu Jagat Kabupaten Lampung Selatan Zulfizar berpendapat, ditahun-tahun politik biasa terjadi terdapat gejolak-gejolak. Meski demikian, kondisi tersebut tidak elok dan tidak mencerminkan politik edukasi.
"Maksud saya, isu seperti ini sudah terjadi sejak dulu. Siapa bupatinya, dicari kesalahan dan kelemahannya. Mungkin nanti, yang menjelekan ini, akan sama (sebab-akibat, red)," ketus Zulfizar.
Menurut hematnya, era pemerintahan Lampung Selatan saat ini sudah sah dan sudah berjalan dengan baik. "Mari kita tunjukan sikap legowo, profesional baik untuk semua kalangan masyarakat," ujarnya.
Lanjutnya, isu-isu dugaan pemberitaan penipuan proyek jalan di tahun 2019 silam. Ia menilai sebagai hasrat keinginan yang tidak terpenuhi terhadap pemerintah di Lampung Selatan.
"Terlepas dari itu, saya bermaksud. Tahun 2024 akan pemilu, mari kita sama-sama bersama pemerintah memajukan pembangunan. Serta saya tidak sepakat kepada rekan-rekan yang selalu menduga-menduga. Kalaupun ingin mengkritisi, harus dengan cara yang baik," katanya.(Sho)
