MP Pesisir Barat - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat Lampung, Secara meting zooom. Senin, (10/10/2022)
Acara diikuti oleh Andi Purwana Selaku Kasatgas KPK Direktorat Wilayah II Meliputi Sumatera selatan, Bangka Belitung, Dan Lampung, Wuri Nurhayti, Mardialina, Alfi Rahman, Anggota DPRD Pesisir Barat, Inspektur Inspektorat Pesisir Barat.
KPK Direktorat wilayah II Mejelaskan kaitan dengan tujuan berbangsa dan bernegara yakni bagai mana tindak pidana pencegahan dalam korupsi disemua wilayah yang ada di indonesia, terutama di wilayah lampung khususnya di pesisir barat dan semua itu dilakukan sesuai dengan zonanya masing - masing.
Materi yang disampaikan Jenis - jenis perkara tindak pidana yang perlu DPRD Pahami, dan yang terjadi kasus paling besar yang masih sering terjadi di indonesia.
Ada Delapan Poin Jadi sorotan KPK
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
- "Uang Ketok" untuk proses pengesahan KUA/PPAS, RAPBD, RAPBD - P, Pertanggung Jawaban APBD, ABBD - P
- Izin Proyek
- Penyalah gunaan wewenang oleh oknum pemegang kewenangan
2. Pengadaan Barang dan Jasa
- Rekayasa Dokumen, persekongkolan pihak terkait/pengatur pemengan
- Hps dibuat oleh "Calon Pemenang"
- Mark up / mark - down harga
- Manipulasi Dokumen
3. Layanan Perizinan
- Jual beli perizinan (Suap)
- Proses yang tidak transparan dan berbelit belit
- Integritas layanan perizininan yang lambat
4. Menajemen ASN
- Jual beli jabatan
- Pengatuean remunasi (Tambahan penghasilan pegawai)
- Kapatuhan laporan LHKPN dan pelaporan gratifikasi
- Pengelolaan bantuan kepentingan (Conflict of interest
5. Pengelolaan Dana Desa
- Pembinaan dan pengawasan yang masih lemah
- Kompetensi pengelola keuangan kades dan aparatnya
- Pengaturan pemberian sanksi: Pemberhentian kades dan aparatnya
6. Penguatan APIP
- DPRD Harus dukung kecukupan anggaran APIP Sesuai permendagri
- DPRD Harus mendukung kecukupan SDM APIP
- Komitmen agar APIP Semakin Independen dan obyektif
7. Pengelola Aset Daerah
- Kelemahan regulasi, administrasi dan pengamanan aset daerah
- Aset daerah hilang atau dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain
- Pememfaatan dan kerja sama aset daerah yang cenderung merugikan
8. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
- Penyalahgunaan kewenangan/pengelapan pajak daerah oleh oknum
- Lemahnya regulasi dan administrasi aset daerah
- Piutang pajak/retribusi yang tidak tertagih
Selain itu ada beberapa poin yang menjadi sorotan KPK di Kabupaten Pesisir Barat Yakni:
1. Penyuapan
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Penyalah gunaan anggaran, pungutan atau pemerasan, perizinan, administrasi menajemen asn pesibar.
Ada beberapa poin yang telah nilai dan disebutkan oleh kpk terhadap kabupaten pesisir barat dan langsung disikapi oleh DPRD Pesisir Barat
1. Pajak, KPK menilai pajak dipesisir barat dinilai masih sangat rendah dan memberikan saran agar DPRD memberikan masukan supaya pajak bisa digenjot dan agar tidak terjadi kebocoran.
2. Aset Daerah, Supaya tertib administrasi jangan sampai kendaraan baik roda dua ataupun roda empat setelah beberapa tahun tidak kelihatan lagi.
3. Kinerja ASN, Penilaian asn pesisir barat oleh kpk masih sangat rendah. mereka melakukan penilaian sekitar beberapa bulan yang lalu saat ada acara Krui Pro.
"Kita juga memberikan masukan kepada KPK Agar memberikan arahan ataupun masukan secara langsung kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ataupun Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh Sekertaris Daerah (Sekda) supaya bisa menata Aparatur Sipil Negara (ASN) Agar lebih baik lagi kedepannya".
Masih kata Wakil Ketua II DPRD Pesibar, Ali Yudiem kita juga memberikan contoh supaya teman - teman KPK Memahami
"Seperti contoh Kadis PUPR Menjabat Sekda, Kadis Perizinan Menjabat Asisten, Kadis Pendidikan dan kebudayaan Menjabat Sebagai Kabag Hukum dan masih banyak yang lain"
"Salah satu dampak minimnya kinerja asn di pesisir barat, seperti kadis PU dia bawak nota dinas ke sekda yang agak lucu dengan orang yang sama bawak surat yang sama secara administrasi akan menggangu kinerja asn".
Jadi DPRD Pesisir Barat Di ingatkan kembali oleh Kpk terkait penganggaran supaya tidak terjadi hal-hal diluar kontek pengesahan APBD.
Kpk lebih setresing dengan pajak, menurut mereka terkait pajak hotel sudah luar biasa artinya target pajak bisa lebih di genjot lagi akan tetapi lebih kepengawasan agar tidak terjadi kebocoran. Terangnya
Tidak hanya itu kpk juga mengatakn tetang pengusaha yang mungkin selama ini masih ada tunggakan terhadap pemerintah daerah (Pemda) agar bisa melakukan pengihan supaya pengusaha mau membayar hutangnya.
Terkait hal ini Kpk semata - mata melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Pesisir Barat agar mencegah kasus korupsi diakhir tahun 2022, selain itu kpk juga berharap kasus korupsi bisa menurun dari tahun 2019 yang lalu. Ujarnya (Rido)
