MP Lambar -- Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah II, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andy Purwana menilai Kabupaten Lampung Barat, memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan rating Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Sebagaimana diketahui, MPC adalah rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilakukan oleh KPK yang merupakan kegiatan rutin tahunan untuk melihat perkembangan atas hasil rencana aksi yang telah ditetapkan oleh KPK dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk melakukan aksi sesuai yang menjadi kewenangannya.
”Jika melihat dari komitmen Pemkab Lambar yang begitu kuat, maka Lambar dapat meraih rating yang telah ditargetkan tersebut. Saya percaya, lima besar ini bukan target yang muluk-muluk, saya juga yakin Lambar bisa meraih rating lima besar dari urutan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, mudah-mudahan malah bisa tiga besar," ungkap Andy Purwana, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022, yang digelar di Ruang Rapat Pesagi Sekretariat Pemkab Lambar, Kamis (23/6), yang juga dihadiri Person In Charge (PIC) Lampung Wuri Nurhayati, PIC Sumatera Selatan Alfi Rahma Waluyo dan Mardialina.
Sementara itu, Bupati Lambar Parosil Mabsus dalam paparannya menyampaikan, atas nama Pemkab Lambar, ia menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan tim KPK yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Lambar.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia," Tuturnya,
Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi selama kegiatan tahun 2021, ujar Parosil, dengan ini pihaknya sampaikan progres capaian MCP Pemkab Lambar sampai dengan Desember tahun 2021.
"Berikut ini adalah data per 31 Desember 2021 Pemkab Lambar berada pada urutan ke-9 dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan hasil akumulasi mencapai bobot nilai 83,35% yang terdiri dari Perencanaan dan penganggaran 75,4%, Pengadaan barang dan jasa 98,1%, Perizinan 90,0%, Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 89,3%, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 75,7%, Optimalisasi penerimaan daerah 67,1%, Pengelolaan barang milik daerah 77,8% dan Dana desa 85,9%,” bebernya.(Azakih Harosih)
