MP Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan sidak harga dan stok minyak goreng serta mendengarkan keluhan pedagang di Pasar Way Halim, Bandar Lampung, pekan lalu.
“Kemarin kami sudah meminta Dinas Perdagangan Lampung untuk melakukan operasi pasar minyak goreng dan itu sudah dilakukan,” ujar Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Budi Yohanda, Rabu (30/3/2022).
Dia menjelaskan kedatangannya bersama anggota Komisi II lainnya ke pasar tradisional bertujuan melihat langsung harga minyak goreng subsidi atau satu harga Rp14 ribu per liternya.
“Ternyata percepat distribusi minyak bersubsidi ini belum merata karena kebijakannya per tanggal 1 kemarin. Ada yang sudah dapat dan ada yang belum, ini yang bikin ribut di lapangan,” tuturnya.
Anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai NasDem ini menyebutkan, sebagian pedagang masih sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Kemungkinan karena kurangnya persyaratan.
“Itu kan ada persyaratan NPWP untuk dapat jual minyak goreng subsidi. Tapi nanti kami minta kalau persyaratan ini agak susah bisa menyusul atau pakai KTP saja,” kata dia.
Budi juga meminta dinas perdagangan memberikan nomor atau selebaran pengaduan agar para pedagang tidak kesulitan memenuhi kebutuhannya terutama untuk minyak bersubsidi.
“Kami juga meminta petugas-petugas untuk mengawal pedagang-padagang yang belum dapat minyak subsidi,” paparnya.
Budi menambahkan dari hasil sidak itu ada beberapa laporan terkait sales yang belum meretur barang-barang yang sudah telanjur banyak dibeli para pedagang.
“Minyak goreng nonsubsidi sekarang sulit dijual karena kalah sama minyak subsidi. Maka itu, harus retur,” ujarnya.(*)
