MP Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis memperkuat nilai kebangsaan di lingkungan legislatif daerah.
Kegiatan yang digelar di Balai Keratun, kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, diikuti seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung serta jajaran BPIP Pusat dan narasumber nasional. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya penguatan pemahaman ideologi Pancasila dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa kerja sama dengan BPIP merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam menjaga fondasi ideologi bangsa. Ia menyampaikan bahwa pemahaman nilai Pancasila harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga persatuan.
“Mulai hari ini, kami di DPRD Lampung berkomitmen penuh untuk mengubah pola penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung pemerintahan akan kami maksimalkan untuk menunjang berbagai aktivitas, baik rapat, bimbingan teknis, maupun kegiatan kedewanan lainnya,” kata dia.
Menurut Giri, pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kedewanan juga menunjukkan komitmen DPRD untuk bekerja secara efisien, transparan, dan profesional. Ia menilai penguatan wawasan kebangsaan menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika perubahan sosial dan global.
“DPRD adalah rumah rakyat. Sudah semestinya kami mengedepankan fasilitas publik yang memang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari upaya merawat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPIP Pusat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun DPRD Lampung. Kolaborasi ini dinilai sebagai contoh nyata kerja sama pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan ideologi serta memperkuat karakter kebangsaan.
Penandatanganan MoU antara DPRD Lampung dan BPIP Pusat menandai komitmen jangka panjang untuk menjalankan program pembinaan ideologi secara berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap tercipta program edukasi yang terstruktur guna memperkokoh wawasan kebangsaan dan integritas penyelenggara negara.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat peran DPRD sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sesuai semangat Pancasila. (*)
