MP Tanggamus– Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanggamus dinilai salah kaprah dalam penyidikan perkara hukum dugaan korupsi yang menyeret tersangka Subhan alias Ubang Bin Sawiri dengan menyita aset berupa tanah milik warga bukan milik Subhan alias Ubang. Melalui kuasa hukum Yalva Sabri & Partners menggugat pihak Kejari Tanggamus Ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang.
“Tanah yang di sita pihak kejaksaan sebagai barang bukti tipikor tersangka Subhan alias Ubang itu, salah kaprah. Tanah yang di sita seluas 7.969 Meter persegi adalah milik sah Klien kami atas nama Ibu Wasilah Binti Yabani dan Ibu Siti Khodijah Binti Sugeng Rawuh. Jaksa Kejari Tanggamus salah kaprah dan merugikan warga yang tak ada kaitan sama sekali dengan hukum tipikor An.Subhan,”. Demikian kata Yalva didampingi tim, kepada media ini. Kamis 08/05/2025.
Yalva membeberkan, tanah yang disita oleh Jaksa Kejari Tanggamus telah dimiliki secara sah oleh Klien kami (Ibu Wasilah & Ibu Siti Khodijah) yang di beli dengan tanda dokumen pembelian sah pada tahun 2019 dan 2020 lalu.
Penyitaan tersebut jelas pelanggaran hak milik. Bahwa, tanah yang disengketakan oleh pihak Jaksa itu tercatat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1283 atas nama Subhan yang dijual oleh Subhan secara sah kepada Kliennya atas nama Wasilah dan Siti Khodijah.
“Pada 11 Februari 2025, pihak Jaksa Kejari Tanggamus melakukan penyitaan dengan dasar surat perintah Kepala Kejari dan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TjK terkutip terdakwa Subhan alias Ubang harus membayar uang pengganti sebesar Rp.262 Juta atau diganti dengan penyitaan harta,”jelasnya.
Masih menurut Yalva, masalahnya penyitaan harta berupa aset tanah oleh Jaksa itu bukan milik terdakwa Subhan alias Ubang. Maka kami menggugatnya ke PN Tanjungkarang dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2025/PN.TjK dan telah dilangsungkan sidang perdana pada Rabu 23/04/2025 lalu dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Wakil Ketua PN TjK. Sidang ini akan berlanjut pada tanggal 19 Mei 2025 mendatang.
“Kasus ini bisa menjadi isu nasional, hak milik warga atas objek yang terafiliasi dengan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Subhan, menyita aset tanah milik warga yang tidak ada kaitan dengan perkara korupsi tersebut dan merugikan.”tegasnya.
Adapun para oknum jaksa Kejaksaan Negeri Tanggamus yang terlibat yakni Jaksa M Yudi Guntara, menganggap bukti dokumen jual beli tanah tersebut tidaklah kuat alias tidak sah, padahal dalam dokumen bukti jual beli tertanda tangani sah dengan saksi saksi bermaterai yang cukup.
Atas itulah, Jaksa M Yudi Guntara dibawah naungan Kejari Tanggamus digugat atas perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP, kemudian perampasan diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf a UU Tipikor.
Dengan demikian penyitaan aset korupsi atau harta kekeyaan merupakan upaya paksa dari tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan Negara akibat tindakan kejahatan. Sedangkan perampasan aset atau harta kekayaan yang disita dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan upaya pengambilan kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan.
Pada dasarnya, selain hukuman pidana penjara dan denda, ada pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 19 ayat1 UU nomor 31 Tahun 1999 bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan perampasan barang yang bukan milik terdakwa korupsi jika pihak ketiga yang beritikad baik untuk negara.
Dengan memperhatikan asas keadilan dan rasa kemanusiaan yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan ini Kuasa Penggugat I dan Penggugat II selaku Pihak Ketiga yang beritikad baik memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
Berdasarkan data yang berhasil di himpun tim media ini, tanah yang di sita pihak Jaksa Kejari Tanggamus, atas perkara tindak pidana korupsi terdakwa Subhan alias Ubang, adalah milik Ibu Rumah Tangga (IRT) atas nama Wasilah Binti Yabani warga Dusun Kepayang RT 001 RW 002, Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan IRT atas nama Siti Khodijah Binti Sugeng Rawuh warga Pekon Sidomulyo RT 001 RW 006, Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.
Terpidana Tindak Pidana Korupsi, Subhan alias Ubang Bin Sawiri mempunyi tanah seluas 7969 Meter persegi di daerah Dusun Kepayang Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan SHM No:1283 atas nama Subhan.
Pada tahun 2019 dan 2020, tanah tersebut telah terjual habis oleh terpidana Subhan alias Ubang Bin Sawiri, yang di beli secara sah atau kuasa sah oleh Mia Anggraini Kuasa dari Ibu Wasilah pada 06 Desember 2019 dengan luas 11 Meter X 24 Meter atau 264 Meter persegi dengan harga Rp. 35 Juta.
Lalu, Kuasa sah saudara Saeti dari Ibu Siti Khodijah pada 13 September 2020 dengan Luas 11 Meter X 24 Meter atau 264 Meter persegi harga Rp. 35 Juta. Selanjutnya tanah kebun berikut tanam tumbuh dengan luas 45 Meter X 106 Meter atau 4770 Meter persegi serta tanah pekarangan dengan luas 12 Meter X 24 Meter atau 288 Meter persegi, dengan total luas 5.058 Meter persegi telah terjual dengan nilai Rp. 81 Juta pada 9 Maret 2020. Kemudian pada 13 Maret 2020, tanah milik Saeti, seluas 11 Meter X 24 Meter atau 264 Meter persegi tersebut dibeli sah kliennya Yalva senilai Rp.40 Juta.
Artinya tanah bersertifikat atau SHM Nomor 1283, surat ukur No.01192/Tanjung Agung/2018 tanggal 10 November 2018 atas nama terpidana Tipikor Subhan alias Ubang Bin Sawiri telah terjual habis dengan klien PH Yalva & Partners (Wasilah dan Siti Khodijah). Dan keduanya beritikat baik, dimana dalam perkara pidana pokok, sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Subhan alias Ubang Bin Sawiri, dengan vonis bersalah melakukan korupsi anggaran APBPekon TA 2019, sebagaimana perkara Nomor :31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TjK.
Dari ini pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus Cq JPU Tipikor terpidana Subhan alias Ubang, yang melakukan eksekusi sita sesuai Sprint Nomor :Print-166/8.19/Fu.1/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 atas putusan pengadilan negeri TIPIKOR Tanjungkarang, Nomor :31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TjK 16 November 2023, badan hukum sebagai pemohon atas lelang sita eksekusi atas objek tanah dan bangunan seluas 7969 Meter persegi, Blok Kepayang Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan SHM atas nama Subhan alias Ubang, secara sah melawan hukum merampas secara paksa hak milik Klien PH Yalva & Parnerts (Wasilah dan Siti Khodijah).(Obi/Tim AJO-L )
