MP Metro -- DPRD kota Metro sambut Ratusan mahasiswa gabungan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dan tandatangani tiga tuntutannya. Rabu, 13 April 2022.
Aksi yang yang bertitik kumpul di tugu pena Kota Metro itu menuntut akan adanya kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Diantaranya ialah naiknya harga BBM, naiknya harga bahan pokok dan juga kenaikan PPN.
Diketahui gabungan organisasi tersebut terhimpun dalam naungan Cipayung Plus. Dan empat organisasi itu ialah PMII, KAMMI, GMNI dan KMHDI.
Ketua PC PMII Kota Metro, Amanda Wijaya menjelaskan, ada tiga tuntutan yang diserukan pada aksi kali ini.
"Tuntutan kita ada beberapa poin, pertama adalah mendesak pemerintah melalui DPRD atas kenaikan BBM. Kami menolak kenaikan BBM dan kami minta stabilitas stok BBM yang ada di Kota Metro," kata Amanda.
"Kedua terkait kenaikan bahan pokok makanan yaitu Minyak Goreng yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga adalah kenaikan PPN, yang hari ini keluhan masyarakat," ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus kawal kesepakatan yang telah ditandatangani oleh DPRD kota Metro tersebut hingga usai.
"DPRD disini harus bertanggungjawab atas sikap yang telah disampaikan ke publik tadi, dan kami tidak semata-mata puas sampai disini saja," ujar dia.
Peserta aksi yang mendatangi kantor DPRD kota Metro tersebut disambut hangat oleh segenap anggota DPRD Metro.
Hal itu dilihat dari sikap ketua, Wakil ketua dan beberapa anggota DPRD kota Metro yang menyambut kehadiran Mahasiswa tersebut dengan naik ke atas mobil bak yang digunakan mahasiswa dalam aksinya dan menjawab keluhan serta aspirasi mereka.
Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution menyetujui dan menandatangani atas tiga hal yang menjadi tuntutan aksi massa mahasiswa tersebut.
Dirinya mengaku ikut merasakan keluhan yang disampaikan para Mahasiswa. Dan membenarkan bahwa itulah kenyataan yang ada di lapangan.
"Teman-teman mahasiswa ini kan prihatin atas kondisi yang ada hari ini, dan memang kenyataan di lapangan seperti itu. Pertama kenaikan BBM, kedua kenaikan minyak goreng, dan ketiga PPN yang juga naik," kata Tondi.
kemudian, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh fraksi di DPRD untuk meneruskan tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat, sebagai bentuk dukungan terhadap para mahasiswa.
"Kami mendukung serta merespon secara positif apa yang mereka sampaikan. Tadi juga kami sudah menyepakati beberapa tuntutan dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang bisa kami tembuskan," paparnya.
Dijelaskannya terkait kebijakan kenaikan PPN dan BBM itu merupakan wewenang Pemerintah Pusat.
"Karena begini, DPRD ini kan isinya bermacam-macam fraksi, kami akan menyampaikan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD untuk bersama menyampaikan ke tingkat pusat. Karena kebijakan PPN, BBM itu adalah kebijakan pemerintah pusat," tandasnya. (*)
