MP Lampung — Aksi unjuk rasa Aliansi Lampung Melawan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung tertib dan berakhir damai, melansir GSNLAMPUNGID, pada Senin (01/09/2025).
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, buruh, petani, dan pengemudi ojek online mulai membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB setelah berdialog dengan jajaran pimpinan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) hadir langsung untuk menemui massa. Ia didampingi Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Pangdam XVI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Tokoh Adat serta Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BEM Universitas Lampung (Unila) Muhammad Ammar Fauzan mewakili massa aksi menyampaikan sepuluh tuntutan utama.
Para mahasiswa meminta pejabat daerah menandatangani pakta integritas sebagai bukti komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Gubernur Lampung RMD bahkan membacakan satu per-satu tuntutan massa di hadapan peserta aksi.
“Kami komitmen akan mengawal aspirasi masyarakat ke Pusat, kita jaga bersama Lampung kita,” kata Gubernur Lampung (RMD).
Berikut sepuluh tuntutan yang disampaikan Aliansi Lampung Melawan:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan anggota DPR untuk efisiensi anggaran negara.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Menghentikan praktik rangkap jabatan ketua partai di eksekutif dan legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri dan Kapolda Lampung serta revolusi total Polri.
7. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
8. Mendesak negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
9. Menuntut pembebasan lahan Anak Tuha.
10. Mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC).
Sementara, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar juga menegaskan pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah pusat
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diterima dan dilaksanakan,” ujar Ketua DPRD Lampung (AGA).
Setelah dialog dan pembacaan tuntutan, massa aksi meninggalkan lokasi secara tertib.
Mahasiswa dan elemen masyarakat bahkan membantu membersihkan sampah di sekitar area aksi sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
