MP Aceh Timur - Saiful Anwar Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Aceh Timur, mendesak Bupati Aceh Timur lakukan evaluasi kinerja atau segera copot jabatan Plt. Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) atas sikap yang tidak profesional dalam menjalankan fungsi sebagai pejabat publik. Kamis (31/7/2025).
Menurut Saiful Anwar, Dinas Pendidikan mesti dipimipin oleh pejabat yang berkompeten dan bisa dijadikan motivasi para bawahan serta mampu menjadi contoh yang baik layaknya seorang pejabat kedinasan yang mengedepankan Intitute bukan ke egoisan.
Kemudian tidak perlu menutup-nutupi kesalahan dengan tidak melayani kepentingan publik, ingat bahwa pemimpin itu adalah pelayanan kepentingan umum yang selalu berkerja tanpa pamrih, jika tidak ingin menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU no 5 tahun 2014 dan peraturan, juga SOP kedinasan telah ditentukan mundur diri saja dari jabatan.
"Apakah Plt. Dinas Disdikbud Aceh Timur tidak paham terhadap Tugas dan Fungsinya, dan jika faham kenapa seolah-olah ingin melawan aturan dan tidak patuh terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan," kata Saiful Ketua LAKI Aceh Timur.
Saiful juga ikut menyoroti terkait banyaknya pemberitaan di media online yang mengkritisi gaya kepemimpinan Plt. Kadisdikbud bersikap diktator itu punya alasan yang kuat dan menjadi persoalan serius, meskipun tudingan tersebut di sangkal Bustami yang menjabat sebagai Plt. Kadisdikbud Aceh Timur. Namun publik bisa memberikan berbagai bentuk penilaian.
"Pengkajian kembali atau evaluasi perlu segera dilakukan oleh Bupati Aceh Timur, selama dibawah kepemimpinan Plt. Bustami Dinas Pendidikan tidak ada kemajuan bahkan mengalami penurunan baik dari segi pelayanan publik dapat menggangu stabilitas yang selama ini ditata dengan baik jadi hancur," ujarnya.
Disamping itu Ketua LAKI Aceh Timur mengaku terus mengawasi anggaran yang dialokasikan di Disdikbud Aceh Timur terutama persoalan pengadaan Mobiler untuk siswa dan mebel ruang guru yang menelan anggaran hampir 5 Milyar serta sejumlah pengadaan yang dinilai tumpang tindih seperti pengadaan buku literasi dari anggaran APBD padahal pengadaan buku rutin dilakukan sekolah dengan sumber Dana BOS.
